Workshop and Comparative Study : Government and Parliamentary Sinergy in Achieving MDGs by 2015, Asia-Pasific

Transkrip pidato pembuka "Workshop and Comparative Study : Government and Parliamentary Sinergy in Achieving MDGs by 2015, Asia-Pasific".

Oleh Elnino M. Husein Mohi, Koordinator Parliamentary's Group on MDGs DPD-RI.

JW Marriot, Jakarta, 16-19 September 2010.

Bismillahirrahmaanirrahiim
Assalamu’alaikum. Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swasti Astu,

Yang kami hormati, ibu Diah Saminarsih, Deputy of Special Envoy on MDGs of the President of Indonesia.

Yang kami hormati, bapak Wilson T.P. Siahaan dari United Nation Millennium Campaign (UNMC) Indonesia.

Yang kami hormati, ibu-bapak para wakil gubernur, bupati, walikota dan utusan DPRD se-Indonesia yang sempat hadir hari ini.

Distinguished speakers, members of parliaments, delegates and participants from Asia and the Pacific Countries. I welcome you all in Jakarta, one of the most populous cities in the world. I hope you can enjoy this city, the people, and also the traffic jam, off course—our government is trying to overcome the problem. Please let me deliver this speech in the language of this country; bahasa Indonesia. The organizer of this event will provide my speech on papers in English for you.

Para sponsor, pembicara, moderator, panitia,
Ibu bapak peserta yang kami muliakan, ladies and gentlemen

Marilah kita sama-sama haturkan rasa syukur kita kepada Tuhan YME yang telah menganugerahkan ruang dan waktu sehingga kita dapat berkumpul bersama hari ini. Dan bagi ummat Muslim, kita ucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan bathin.

Saudara-saudara,
Indonesia sekarang ini adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India dan USA. Dengan jumlah penduduk 238 juta jiwa, Indonesia adalah sebuah pasar yang besar, yang juga bisa dibaca sebagai potensi tenaga kerja yang besar, tetapi bisa juga dimaknai sebagai potensi beban yang berat.

Walaupun Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, baik di darat, di laut, maupun di bawah tanah, hari ini masih ada 31 juta jiwa atau 14,15 persen orang Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Bila standar kemiskinan dinaikkan, misalnya dari pendapatan 1 dolar per hari menjadi 2 dolar per hari, maka jumlah orang miskin di Indonesia akan sangat besar, bisa lebih dari dua kali lipat.

Sebagaimana yang terjadi di berbagai belahan dunia, kemiskinan di Indonesia menciptakan hambatan yang kuat terhadap usaha meningkatkan kualitas pendidikan manusia yang hidup di dalamnya. Tanpa ekonomi yang kuat, tanpa pendidikan yang memadai, berbagai aspek kehidupan yang lain, termasuk kesehatan dan lingkungan hidup, juga terhambat.

Dalam pertemuan Special Ministerial for MDGs Review in Asia and the Pasific awal Agustus lalu, Wakil Presiden Boediono menyatakan,  target Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah dicapai oleh Indonesia  adalah memotong setengah proporsi penduduk yang hidup di bawah US$ 1 per hari, serta meningkatkan deteksi dan penyembuhan TBC. Dengan kata lain, negara ini membutuhkan energi dan usaha yang lebih besar lagi untuk pencapaian poin-poin MDGs lainnya lima tahun yang akan datang.

Di sisi lain, semangat untuk pencapaian MDGs 2015 cukup tinggi sekarang ini, baik di parlemen maupun di organisasi non-parlemen. Keadaan yang cukup menggembirakan dibandingkan dengan lima tahun lalu. Khusus di parlemen, pada Februari 2010 yang lalu dibentuk Panitia Kerja MDGs di DPR-RI. Sementara di DPD-RI, 18 Juli yang lalu dibentuk Parliamentary’s Group on MDGs, semacam kaukus anggota DPD yang concern dengan pencapaian delapan poin MDGs.

Hadirin yang kami hormati,
Kami di PG-MDGs DPD RI menyadari sepenuhnya bahwa group kami di parlemen masih sangat baru, masih perlu banyak belajar dari parlemen di berbagai negara lain maupun parlemen di tingkat lokal Indonesia yang telah berhasil menjalankan program-program keparlemenan khususnya terhadap pencapaian MDGs. Oleh karena itu, Workshop dan Comparative Study ini adalah penting untuk kami support dan kami ikuti bersama-sama dengan peserta lainnya.

Memang, perbedaan sistem parlemen yang diberlakukan di negara yang berbeda juga harus dipertimbangkan, tetapi pada prinsipnya peran parlemen dalam memperjuangkan amanat rakyat adalah sama. Karenanya kami berharap, setelah workshop ini kami dan para staf kami memperoleh pengetahuan baru, baik dari luar negeri maupun dari praktek parlemen daerah yang ada di dalam negeri, yang kemudian dapat kami adopsi dengan sedikit modifikasi sesuai kewenangan yang ada di DPD-RI.

Hadirin yang kami hormati,
Sistem politik di Indonesia di tingkat nasional membagi parlemen dalam dua kamar. Kamar pertama adalah DPR dan kamar kedua adalah DPD. Ada juga MPR yang merupakan forum bersama DPR-DPD untuk pengambilan keputusan-keputusan tertentu.

Perbedaan antara DPR dan DPD secara signifikan ada beberapa; DPR adalah perwakilan rakyat melalui partai politik, sedangkan DPD tidak melalui partai politik. Dalam pemilu, seluruh rakyat Indonesia memilih 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD—dalam hal ini, masing-masing dari 33 provinsi di Indonesia diwakili oleh 4 anggota DPD, sedangkan jumlah anggota DPR ditentukan berdasarkan populasi penduduk—sebagai contoh provinsi Jawa Barat diwakili oleh 92 anggota DPR dan 4 anggota DPD. Kewenangan DPR mencakup legislasi, monitoring dan budgeting, sedangkan kewenangan DPD hanya pada legislasi dan monitoring. DPR sampai pada tahap memutuskan Undang-Undang, sedangkan DPD hanya sampai pada memberi usulan atau pertimbangan kepada DPR.

Dengan kewenangan parlementernya yang masih terbatas seperti itu, kami para anggota DPD tetap berusaha dengan segala kreatifitas untuk memberikan pengabdian terbaik kepada rakyat Indonesia dengan berfokus ke isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan di daerah, kesenjangan antara pusat dan daerah, serta kesenjangan antar daerah, terutama antara desa dengan kota.

Dalam konteks pencapaian MDGs, PGMDGs DPD RI berusaha lebih berkonsentrasi untuk memperkuat pengetahuan berbagai kalangan di level daerah mengenai pentingnya MDGs. Apalagi, dalam sistem otonomi daerah di Indonesia, penguatan di tingkat lokal lebih efektif. Artinya, di negara ini pencapaian MDGs secara nasional sangat tergantung pada seberapa besar perhatian daerah terhadap MDGs itu.

Persoalan yang sedang dihadapi sekarang adalah masih banyaknya pimpinan dan aparat pemerintah daerah dan DPRD yang belum memahami MDGs dengan baik. Dari 33 provinsi dan 495 kabupaten/kota yang ada, baru beberapa yang telah menjadikan MDGs sebagai indikator pembangunan, diantaranya Karanganyar, Kutai Timur, Papua, NTT dan Jogyakarta, mungkin juga Sumatera Utara, dan beberapa daerah lain.

Untuk itu, kedepan, PG-MDGs DPD RI akan berusaha bekerjasama dengan parlemen daerah agar indikator-indikator MDGs dapat dipakai secara resmi menjadi salah satu alat ukur resmi keberhasilan pemerintahan lokal. Di DPD sendiri, dalam perancangan UU Pemilukada, kami berusaha untuk menggolkan klausul bahwa kepala daerah dapat mencalonkan diri lagi untuk kedua kali hanya jika pemerintahannya mampu meningkatkan pencapaian indikator-indikator MDGs dalam prosentase tertentu.

Artinya, jika kepemimpinannya tidak berhasil mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dasar, meningkatkan derajat kesehatan rakyat dan memperbaiki lingkungan, maka kepala daerah yang bersangkutan seharusnya tidak dibenarkan untuk kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Mudah-mudahan klausul ini bisa masuk dari DPD ke DPR dan dicantumkan dalam undang-undang.

Hadirin yang kami hormati,
Kami berharap Workshop ini menjadikan kita--yang berasal dari berbagai negara--saling memahami dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk pencapaian MDGs selambat-lambatnya di tahun 2015. Kami berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama membuat workshop ini terwujud. Terimakasih kepada seluruh sponsor, pembicara, para moderator, panitia serta seluruh peserta.

To all speakers and participants from foreign countries, I wish you all the best and don’t forget to enjoy your time in Indonesia.

Let us all Stand Up and Take Action for the MDGs.

Thank you

Wabillahittaufik walhidayah,
Wassalamu’alaikum.wr.wb,
Shaloom,
Om Santi-Santi-Santi Om