Wednesday, September 29, 2010

Sudahkah Pejabat Negara dan Rakyat Republik Indonesia Memeluk dan Bergandengan tangan dengan Para Pengidap HIV-AIDS ?


Kalau ditanya beberapa orang penyakit apa yang paling berbahaya di dunia ini ? ada yang mengatakan penyakit jantung, ada juga yang bilang stroke, ada juga yang bilang kanker dan masih banyak lagi.

Baik itu menurut pendapat orang jika ditanya tentang penyakit, lantas bagaimana dengan HIV-AIDS apakah penyakit itu lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit yang ada di atas ?

Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immune Deficiency Syndrome atau biasa kita kenal dengan istilah AIDS ini adalah sekempulan gejala dan fisik atau lebih dikenal dengan sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV. AIDS sendiri adalah penyakitnya sedangkan virus yang membuat AIDS ini bertumbuh dan berkembang biak dalam tubuh manusia yang menderita adalah HIV- Human Immunodeficiency Virus

Awal mulai penyakit ini banyak ditemukan di komunitas penyimpangan seksual seperti kaum homoseksual, tetapi lambat laut perkembangan daripada virus ini bukan hanya karena hubungan sejenis atau seksual yang berganti-ganti pasangan tetapi sudah lebih kepada para pengidap dan pemakai narkoba.

Asal muasal munculnya penyakit ini pun beragam, tetapi banyak pengamat yang mengatakan bahwa AIDS ini pertama kali berasal dari Afrika Sub-Sahara, populasi penderita AIDS ini diperkirakan telah mencapai 38,6 juta orang di seluruh dunia, dan juga mengklaim populasi kematian akibat AIDS ini mencapai 2,5 hingga 3,3 juta jiwa dari tahun 2005 dan lebih dari 600,000 jiwa diantaranya anak-anak dan boleh di katakan bahwa penyakit ini merupakan salah satu wabah paling mematikan dalam sejarah dunia, akibat dari penyakit ini banyak pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia terhambat seperti yang terjadi di Afrika Sub-Sahara.

                                Masa kritis penderita AIDS


Itu tentang AIDS di dunia lantas bagaimana dengan kondisi AIDS di Indonesia ? ternyata tidak jauh berbeda bahkan memprihatinkan, kita bisa lihat atau mendengar dan menonton bagaimana masyarakat masih menganggap pasien atau orang yang mengidap penyait AIDS ini adalah orang terkutuk bahkan orang yang paling hina dari semua orang yang berdosa

Seperti kasus yang terakhir di Medan dimana tiga orang anak harus terusir dari kampungnya karena tahu orangtua mereka meninggal dan juga adik mereka yang paling kecil sakit dan tampilan fisik yang seperti kurang gizi dikarenakan HIV-AIDS, perlakuan mereka tidak hanya sampai disitu ternyata ketika dibawah di rumah sakit, para perawat dan dokter pun tidak ada yang berani menangani mereka bahkan dibiarkan begitu saja beberapa jam, baru ditangani begitu ada anggota dewan yang datang karena mendapat laporan dari jurnalis. Atau ada juga pihak rumah sakit yang menolak bahkan memulangkan kembali seorang pasien yang teridap HIV-AIDS ke keluarganya bahkan ada rumah sakit yang tega menaruh begitu saja pasien di depan pagar rumahnya tanpa ada memberitahukan kepada orang di dalam rumah tersebut terkait pasien ini.

Lantas bagaimana peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam mencegah dan memperhatikan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Rote yang menderita HIV-AIDS ternyata masih berjalan ditempat saja, terbukti ketika penulis membaca keluhan para pengidap HIV-AIDS atau lembaga-lembaga yang konsen pada HIV-AIDS di berbagai milis dimana mereka mengeluhkan ketersediaan obat penahan rasa sakit mereka (kalau tidak salah) ARV yang sangat-sangat jarang bahkan langka di pasaran, kalaupun ada juga kualitasnya rendah, atau sudah kadarluarsa dan juga harganya yang sangat mahal dan tidak terjangkau oleh pasien.

Begitu juga dengan sarana dan fasilitas rumah sakit ketika para pasien HIV-AIDS ini berobat, ada rasa (mungkin) JIJIK di mata para petugas para medis ketika pasien yang akan ditanganinya adalah seorang penderita HIV-AIDS, atau sarana rumah sakit seperti kamar yang seadanya saja tanpa ada fasilitas yang menunjang paling hanya terpisah atau di isolasi jika sang pasien sudah agak “sembuh” segala yang ada di dalam kamar itu di musnahkan atau kata orang jaman dulu kamar itu disiram pake air kembang tujuh rupa biar tidak menyebar.

Kemudian sarana sanitasi dan pengawasan seperti di dalam Penjara yang kurang diperhatikan oleh Direktorat Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, karena kalau tidak salah Penjara pun juga masuk dalam daftar penyalur HIV-AIDS paling banyak melalui jarum suntik atau penyimpangan seksual sesama tahanan.

Lalu dalam hal sosialisasi kepada masyarakat yang masuk kategori “daftar hitam:” penyebaran HIV-AIDS masih kurang, kita bisa lihat adakah dinas kesehatan di wilayah-wilayah yang masuk daftar hitam mensosialisasi pentingnya penggunaan kondom jika berhubungan dengan yang bukan pasangan hidupnya, atau beberapa waktu yang lalu Pemerintah membuat ATM kondom untuk mencegah penyebaran HIV-AIDS tetapi apa daya, pelaksanaannya pun setengah hati atau ada artis dangdut yang merelease albumnya bekerjasama dengan perusahaan kondom dimana didalam kaset/ Cdnya terdapat bonus, ide ini untuk menimalisasikan penyebaran HIV-AIDS TETAPI APA ?! oleh kaum agama, dan masyarakat luas ide ini DIPROTES dengan alasan adanya bonus kondom ini berarti sang penyanyi mengajak masyarakat yang telah membeli albumnya untuk berhubungan sex dengan siapa saja, aneh kan padahal menurut penulis sah-sah saja artis dan perusahaan kondom ini memberikan bonus toch tujuannya mulia untuk meniminaliskan penyebaran HIV-AIDS dan penyakit menular seksual BUKAN untuk mengajak masyarakat untuk seks bebas dan semaunya benar tidak ?!


Pertanyaanya sekarang adalah buat para pembaca tulisan atau pejabat negara di Republik ini, SUDAHKAH ANDA MEMBANTU PARA PENGIDAP HIV-AIDS DALAM KEHIDUPANNYA seperti menemani, mendengarkan cerita mereka ketika sedang kesusahan ?

Soal HIV-AIDS ini juga membuat PBB memberikan perhatian karena semakin hari semakin banyak saja di dunia ini masyarakat yang terjangkit dan meninggal karena HIV-AIDS karena belum memasuki tahun 2000 saja jumlahnya sudah ratusan juta, karena itu ketika memasuki tahun 2000 PBB membuat semacam resolusi pembangunan yang di beri nama Tujuan Pembangunan Millenium- Millenium Development Goals dan resolusi ini disepakati oleh 192 negara termasuk Republik Indonesia dimana setiap negara HARUS BISA menekan seminimal mungkin program-program MDGs ini hingga 2015, kenapa harus 2015 karena menurut badan internasional ini, rentang waktu 15 tahun adalah waktu yang cukup bagi setiap negara yang telah menandatangani kesepakatan ini untuk membenahi program-program yang menjadi masalah atau isu internasional saat ini, dan bukan PBB yang menghukum atau mengucilkan negara yang telah menandatangani tetapi ketika sampai tahun 2015 TIDAK BISA memenuhi atau membenahi isu tersebut TETAPI rakyat lah yang AKAN menuntut negara !!

Berhubung masih ada waktu kiranya Pemerintah Republik Indonesia terutama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia lebih memperhatikan nasib daripada para pasien HIV-AIDS, penuhilah yang menjadi hak mereka, mereka ini juga manusia seperti anda, punya mulut, punya nurani, punya kelamin, sama-sama bayar pajak, sama-sama makan nasi, kalau sama-sama mempunyai dan juga sama-sama diciptakan Tuhan lewat hembusan nafasNya lantas apa yang BEDA ? benar tidak ?!

Buat Pemerintah Republik Indonesia penulis Cuma mengingatkan saja, tahun 2015 tinggal menghitung hari, negara ini sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan 192 negara dalam membenahi negara sesuai dengan isu yang ada saat ini yang terangkum dalam Tujuan Pembangunan Millenium a.k.a. Millenium Development Goals- MDGs JADI JANJI ADALAH HUTANG DAN YANG NAMANYA HUTANG HARUS DILUNASI !!!

JADI… SUDAHKAH HARI INI PEJABAT NEGARA dan RAKYAT REPUBLIK INDONESIA salah satunya ANDA MEMELUK dan BERGANDENGAN TANGAN DENGAN PARA PENGIDAP HIV-AIDS ?

http://republikkaummiskin.blogspot.com/search/label/MDGs

Pemerintah Klaim Capai Target MDGs tentang Kemiskinan

Warga miskin berdesak-desakan, suatu hal yang biasa namun ironis.

TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah mengklaim berhasil mencapai target pengentasan kemiskinan (US$ 1/kapita/hari) sesuai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).

"Ada delapan goal MDGs, yang tentang kemiskinan, Indonesia sudah achieve," kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Amida Alisjahbana dalam keterangan kepada pers di kantornya, Senin (27/9)

Ketujuh target lainnya adalah pendidikan untuk semua, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi, peningkatan kesehatan ibu, perlawanan terhadap HIV-AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, lingkungan yang berkesinambungan dan pembangunan kemitraan.

Status target penurunan kemiskinan MDGs Indonesia yang dilaporkan ke Sidang Tingkat Tinggi PBB ke-65 pada 20-22 September 2010, menunjukkan pada 2008 hanya 5,9 persen penduduk yang hidup dengan US$ 1 per kapita tiap harinya.
"Angkanya sudah melebihi separuh dari basis data (baseline) tahun 1990," ujar Amida, di mana saat itu (1990) masih ada 20,6 persen penduduk yang hidup dengan US$ 1 per harinya.

MDGs mensyaratkan Indonesia harus berhasil menurunkan separuh jumlah penduduk yang hidup hanya dengan US$ 1 per harinya dari basis data tahun 1990.

Tapi, Amida melanjutkan, Indonesia menggunakan standar kemiskinan Badan Pusat Statistik. Standar garis kemiskinan dari Badan Pusat Statistik setara dengan US$ 1,5 per kapita per harinya, sehingga pada 2010 tercatat masih ada 13,3 persen penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan.

"Kami menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 8-10 persen pada 2014," Amida berharap.

Sektor yang diharapkan bangkit untuk mengentaskan kemiskinan adalah sektor pertanian dan industri pengolahan (manufaktur). Saat ini, diakui Amida, sektor manufaktur sudah tumbuh sesuai target 4 persen.
"Pelan-pelan kami tingkatkan 6 persen, syukur-syukur bisa double digit seperti sebelum 1998 di mana manufaktur berperan sebagai sumber ekonomi," jelasnya.

Pemerintah, ia melanjutkan, mengembangkan sektor manufaktur yang disesuaikan potensi daerah, contohnya dengan sistem cluster Industri. "Semisal di Sumatera bagian timur dikembangkan industri oil-based," ia mencontohkan.

Amida mengakui bahwa masih ada kesenjangan tingkat kemiskinan antarprovinsi. Saat ini masih ada 17 provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan di bawah rata-rata. Data terakhir menunjukkan angka kemiskinan di Papua masih 36,5 persen, menukik jauh ketimbang DKI Jakarta yang hanya 3,5 persen.

Instruksi Presiden No.3 Tahun 2010 menegaskan perlunya peta langkah pencapaian MDGs pada tingkat nasional. Nanti, Amida melanjutkan, dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, akan diarahkan sesuai peta langkah tersebut.

Karena fakta hari ini, diakui Amida, banyak daerah, separuh anggarannya untuk belanja pegawai. Akibatnya ruang capaian MDGs seperti kesehatan, pendidikan menjadi terbatas. "Ke depan kami pastikan bagaimana program prioritas menjadi lebih terarah," urainya.

DIANING SARI

Friday, September 24, 2010

Saran dan Solusi


Saran              :
1.      Orang adat harus didahulukan dari orang normal.
2.      Masyarakat terpencil (KAT) Komunitas Adat Terpencil, Suku Wana (yang ada di pedalaman pegunungan) Suku Bajo (yang hidup di pesisir pantai) harus mendapatkan kehidupan yang layak supaya dapat tercapai sasaran
-         Pengentasan Kemiskinan dan Kelaparan
-         Pemerataan Pendidikan Dasar
-         Mengurangi Tingkat Kematian Anak
-         Menuingkatakan Kesehatan Ibu
-         Menjamin Daya Dukung Lingkungan Hidup
-         Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Argumentasi :  MDGs, Selama ini hanya fokus pada daerah – daerah yang dapat terjangkau oleh fasilitas infrastruktur dan media elektronik.

Solusi :  MDGs, harus mampu :
-         Membagikan Visi MDGs
-         Show Them
-         Training
-         Pendekatan Personal
-         Community Development
-         Evaluasi

Sebab Visi yang tidak dihidupi adalah sia – sia.


KALSON LABIRO
Participant MDGs


Thursday, September 23, 2010

Saran Pencapaian MDGs 2015


Oleh : Rahmad Fernanda

Salam MDG's :) !!!

Berikut ini saran dan masukan supaya MDG's di Indonesia tercapai

A. Dibentuk Organisasi / Club anak yang akan membuat dan melakukan program program sehingga MDG's Cepat tercapai.
RODA Foundation / Yayasan RODA siap membantu sebagai pembina organisasi ini jika pihak DPD siap memfasilitasi kegiatan ini

    Akan dibentuk :
    1 Pengurus Tingkat Nasional
    2 Pengurus Tingkat propinsi
    3 Pengurus Tingkat Kotamadya
    4 Pengurus tingkat Kecamatan
    5 Pengurus tingkat Kelurahan


   untuk tahap awal ....... club di tingkat nasional dan propinsi dulu

   coba di add facebook : nandoipy2000@gmail.com

   kegiatan ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

   nama club yang akan kita buat adalah :

   "I Love MDG's" by RODA Foundation, sponsored by DPD RI

   Saya membutuhkan :

   1. Dana Operational
   2. Tempat meeting yang sangat representatif  dengan kapasitas per meeting 20 orang
       kita akan meeting 1 minggu 1 kali @ 2 jam untuk koordinasi program
       Meeting lengkap dengan fasilitas sound system , LCD Proyektor dan konsumsi yang cukup

       Misalnya : di Hotel sahid / di hotel Sultan

   3. Dana untuk kegiatan / program

   Kalau Rotary Club / Lion's Club bisa melakukan hal ini , kenapa kita tidak ? pasti bisa :)

B. Untuk hal pengentasan kemiskinan dan masalah pendidikan dasar, DPD RI lebih baik berinisiatif untuk melakukan program

    Re-Kondisi anak anak jalanan dengan memindahkan mereka ke sebuah "Rumah Bangsa"  ........ sehingga TIDAK BOLEH ada lagi
    anak anak jalanan berkeliaran di Jakarta / Indonesia

    untuk detail lengkap program "Rumah Bangsa" bisa dilihat di attachment ( Presentasi Rumah Bangsa.ppt )

C. Kita semua harus yakin bahwa target MDG's akan tercapai :)

Raih MDG's 2015 !!!


RODA Foundation
Jl Tegal Parang Utara no 11 Jakarta Selatan 12790





SARAN : USAHA PENCAPAIAN MDGs DI INDONESIA


Oleh : Angga Dwi Martha

Tujuan Ke-1: Mengentasan Kemiskinan Ekstrim dan Kelaparan
Target: 
-          Menurunkan hingga setengahnya Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan ekstrim hingga 50%
-          Mengurangi Jumlah penduduk yang menderita kelaparan hingga setengahnya.

Saran :
Pencapaian tujuan MDG yang pertama tahun 2015 hanya akan dapat dilakukan dengan keikutsertaan dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan di setiap kabupaten dan kota. Masyarakat miskin di Indonesia memerkukan akses yang lebih baik untuk mendapatkan makanan, air bersih, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan. Masyarakat miskin juga membutuhkan jalan dan infrastruktur lain untuk mendukung aktivitas ekonomi, dan membuka akses pasar untuk menjual produksi mereka. 

Tingkat pendapatan masyarakat miskin di Indonesia akan meningkat dengan peningkatan kesempatan kerja dan pengembangan usaha. Perubahan mendasar perlu dilakukan pada tingkat pembuatan kebijakan. Kebijakan yang pro-kemiskinan harus mulai dikembangkan. Dalam era desentralisasi, tanggungjawab pembuatan kebijakan dan penganggaran dibuat di tingkat lokal oleh pemerintahan daerah. Masyarakat sipil dan kalangan swasta, media dan akademisi dapat pula membantu pemerintah dengan menyampaikan kebutuhan kaum miskin melalui advokasi dan keterlibatan langsung dengan pembuat kebijakan.
Keluarga dan kelompok masyarakat di seluruh Indonesia juga harus diberdayakan untuk lebih berperan aktif dalam menentukan dan meraih yang mereka perlukan. Pembangunan berkelanjutan harus dimulai dari akar rumput, dan kemudain bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk membantu kaum miskin agar lebih sejahtera, mereka harus diberi sumberdaya yang cukup untuk membantu mereka tumbuh dan mebjadi sejahtera.

Tujuan Ke-2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua
Target:
-           Pada 2015, semua anak Indonesia, baik laki-laki maupun prempuan, akan dapat menyelesaikan pendidikan dasar

Saran:
Apabila target kedua ini ingin dicapai, seluruh pemangku kepentingan diseluruh negeri, termasuk pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil, masyarakat umum, akademisi, sektor swasta dan media perlu untuk bekerja sama memastikan bahwa kebijakan, strategi dan program di masa yang datang terkait Program Wajib belajar 9 tahun harus terfokus pada peningkatan akses dan memperluas kesempatan belajar kepada seluruh anak usia sekolah, terutama mereka yang berada di daerah miskin dan daerah pedalaman. Dinas Pendidikan di daerah juga perlu untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian pendidikan dasar untuk memastikan bahwa seluruh lulusannya akan memiliki kemampuan dasar untuk bekerja atau meneruskan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
Sistem manajemen sumberdaya pendidikan juga perlu ditingkatkan, sehingga seluruh lembaga yang terkait dengan pendidian dasar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara lebih efisien dan efektif. Kunci dari kesusksesan pemerintah dalam mensukseskan pendidikan dasar 9 tahun adalah dengan keterlibatan orang tua murid dan tokoh masyarakat, sertaorganisasi masyarakat sipil dan sektor swasta. Kelompok pemangku kepentingan ini akan membantu memobilisasi berbagai sumberdaya untuk mendukung tercapainya tujuan program Wajar 9 Tahun. Selain itu, kesempatan juga perlu diperluas kepada sekolah swasta dan lembaga pendidikan berbasis masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar.

Tujuan Ke-3: Mendukung Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan
Target:
-          Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah di Indonesia

Saran:
Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakuan banyak strategi untuk mendukung pencapaian tujuan ketiga MDG. Selain program gender di bidang pendidikan, upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di sektor non-pertanian dan kesetaraan imbalan. Aspek pemberdayaan perempuan merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan ketiga MDG, termasuk juga peningkatan keterwakilan perempuan dalam aspek politik.
Mekipun Pasal 27 UUD 45 menjamin kesetaraan hak bagi seluruh penduduk Indonesia – laki-laki maupun perempuan, cukup banyak ditemukan praktek-praktek yang justru mendiskriminiskian dan memicu terjadinya kesenjangan, terutama di tingkat daerah. Hal ini mencakup implementasi peraturan daerah yang mengandung unsur dualisme yang tidak sesuai dengan UUD 45. Seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, termasuk Pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi dan media dapat berperan dalam mencegah dampak negatif dari praktek semacam ini, dengan cara berpedoman secara teguh terhadap hak konstitusional setiap warga negara.

Tujuan Ke-4: Mengurangi Tingkat Kematian Anak                     
Target :
-          Mengurangi hingga dua pertiga-nya , tingkat kematian anak dibawah usia 5 tahun

Saran:
Program Nasional Anak Indonesia menjadikan issu kematian bayi dan balita sebagai salah satu bagian terpenting. Program tersebut merupakan bagian dari Visi Anak Indonesia 2015, sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, dari mulai pemerintah, sektor swasta hingga akademisi dan masyarakat sipil. Bersama-sama, kelompok ini berusaha meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejaheraan Bayi dan Balita. Selain mempromosikan hidup sehat untuk anak dan peningkatan akses dan kualitas terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, bagian dari Target keempat MDG adalah untuk meningkatkan proporsi kelahiran yang dibantu tenaga terlatih, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku di masyarakat untuk lebih aktif mencari pelayanan kesehatan, terutama untuk anak dan balita.

Tujuan Ke-5: Meningkatkan Kesehatan Ibu
Target:
-          Menurunkan ¾-nya Tingkat Kematian Ibu di Indonesia

Saran:
Yang sangat diperlukan oleh Ibu adalah peningkatan akses terhadap pelayana kesehatan berualitas untuk ibu dan anak, terutama selama dan segera setelah kelahiran. Selain peningkatan pelayanan kesehatan, perlu juga diadakan perubahan perilaku masyarakat yang paling rentan terhadap kematian ibu. Hal ini termasuk peningkatan pengetahuan keluarga mengenai status kesehatan dan nurtisi, serta pemberitahuan mengenai jangkauan dan macam pelayanan yang dapat mereka pergunakan. Pemerintah juga perlu untuk meningkatkan sistem pemantauan untuk mencapai tujuan MDG ke 5. Peningkatan sistem pendataan terutama aspek manajemen dan aliran informasi terutama data dasar infrastruktur kesehatan, serta koordinasi antara instansi terkait dengan masyarakat donor juga perlu ditingkatkan untuk untuk menghindari overlap dan kegiatan yang tidak tepat sasaran, sehingga peningkatan kesehatan ibu dapat dicapai secara lebih efektif dan efisien.

Tujuan Ke-6: Memerangi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya
Target:
-          Menghentikan dan mulai menurunkan kecenderungan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia
-          Menghentikan dan menurunkan kecenderungan penyebaran Malaria dan penyakit menular lain di Indonesia

Saran:
Upaya pemerintah untuk memerangi HIV/AIDS dilaksanakan oleh Komisi Nasional Penanggulangan AIDS (KPA), sebuah badan nasional yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kampanye danpemberian informasi yang benar mengenai HIV/AIDS, penyebarannya dan apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menghindari dan melindungi diri mereka dari tertular penyakit tersebut. KPA juga membentuk masyarakat untuk mengerti bagaimana hidup bersama ODHA dan untuk tetap hidup secara produktif. Upaya peningkatan pemantauan dan peningkatan fasilitas kesehatan dan perawatan untuk ODHA juga perlu dilakukan. Setiap warga negara dapat membantu menghentikan penyebaran HIV dengan mengurangi resiko penularan dengan melakukan praktek seksual yang aman dan menggunakan kondom secara teratur. Kampanye mengenai Roll Back Malaria dan DOTS juga termasuk usaha yang secara periodik dilakukan untuk memerangi Malaria dan TBC.

Tujuan Ke-7: Memastikan Kelestarian Lingkungan
Target:
-          Mengintergrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam kebijakan dan program pemerintah Indonesia, serat mengembalikan sumberdaya yang hilang
-          Mengurangi hingga setengahnya proporsi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar.
-          Meningkatkan secara signifikan kehidupan masyarakat yang hidup di daerah kumuh.

Saran:
Akses dan ketersediaan informasi mengenai sumberdaya alam dan lingkungan merpakan aspek yang perlu ditingkatkan. Program yang seperti ini dapat membantu memperkaya pengetahuan dan wawasan kelompok masyarakat yang hidup di daerah perdesaan dan daerah terpencil mengenai pentingnya perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini juga perlu disandingkan dengan promosi mengenai kesehatan dan kebersihan, sehingga masyarakat akan lebih mengerti petingnya air bersih dan dapat berpartisipasi aktif menjaga dan merawat fasilitas air bersih yang ada. Kampanye mengenai pentingnya sanitasi juga perlu dilakukan kepada pemerintah, pembuat kebijakan, dan badan legislatif, termasuk juga kapada masyarakat. Diperlukan investasi dan prioritisasi yang lebih besar untuk meningkatkan akses terhadap air bersih dan pelayanan sanitasi untuk masyarakat di seluruh Indonesia.


MDG 8: Mengembangkan Kemitraan untuk Pembangunan
Target :
-         Mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan yang terbuka, berbasis peraturan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif.
-        Mengatasi persoalan khusus dari negara-negara paling tertinggal. Hal ini termasuk akses bebas tariff dan bebas kuota untuk produk eksport mereka, meningkatkan pembebasan utang untuk negara berutang besar, penghapusan utang bilateral resmi dan memberikan ODA yang lebih besar kepada Negara yang berkomitmen menghapuskan kemiskinan.
-        Mengatasi kebutuhan khusus di negara-negara daratan dan kepulauan kecil.
-        Menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun Internasional agar pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang.
-        Bekerja sama dengan negara berkembang mengembangkan pekerjaan yang layak dan produktif untuk kaum muda.
-        Bekerjasama dengan Perusahaan Farmasi, memberikan akses untuk penyediaan obat-obatan penting dengan harga terjangkau di negara berkembang.
-     Bekerjasama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

Saran:
Melakukan kebebasan perdagangan, aliran dana swasta, pembatasan utang luar negeri, mobilisasi sumberdaya domestic dan hibah untuk pembangunan. Berkaca pada fakta bahwa investasi dalam bidang kesehatan publik adalah investasi yang non-profit, hibah menjadi penting, terutama di sector kesehatan.

 http://theadmtimes.blogspot.com

Mahasiswa
New Media Studies
Political Science Department Faculty of Liberal Arts
Southern Illinois University Carbondale
Carbondale, IL 62901

My MDGs opinion

By. Ahmad Hasbullah,  Garut

Millenium Development Goals

There are some efforts that we can do to accelerate the MDGs realization in Indonesia from 8 aspects that become the main problems. Those are as follows :
1.       Eradicate Extreme Poverty and Hunger
There are many people who live in a poverty. The motivation and also help from people around them are needed to give the spirit in their life. Giving the allowance for them to create their own small company has been done by private sector or state sector. Now the most important is about the knowledge about having business or running the business well that people need, because it will be nothing if they don’t have the knowledge to sell something. Seminar and also giving a special lesson for them is needed. And it is not only for those who live in a rural area but in urban as well.
2.      Achieve Universal Primary Education
The increasing of 20% for educational system is really needed and important. It has been realized. BOS or Bantuan Operasional Sekolah is done in order to get the better education in every school around Indonesia. The problem is about the effectiveness of this program. Does it really help the schools? Does it make the schools much better? A good Evaluating and supervising are really important to be done because corruption may occur through this way.
“Pesantren or Sekolah Madrasah/ keagamaan” needs much attention from the government, because it is a near educational place that can be seen from the family life. Especially it concerns about religion.
The school in village or rural places (private and state schools) needs much attention from the government. So there will be no discrimination among teachers in the urban and rural areas.
3.       Promote Gender Equality and Empower Women
The seminar and also conference about gender equality is required to be done in order to give the understanding for everyone about the women power and also the losing of discrimination especially in a village. There, The tradition and also culture create the big wall to fight this problem. The curriculum in a school about gender is important to create the same perception among people.
4.       Reduce Child Morality
“Posyandu” which is spread globally is needed. And the supervising from the whole elements are needed for the efficiency of this program. Vaksin in school is also needed.
5.       Improve Maternal Health
There supposed to be a promotion for pregnant women to check their pregnancy to the hospital continuously. It will be a problem for poor people to do it because the price must be quite expensive. The government has to help them to realize this program for instance giving free check for those who are pregnant and don’ have much money to check their pregnancy in a “Puskesmas” or hospital.
6.      Combat Malaria, HIV/AIDS and other diseases
The clean and healthy life should be promoted through the places around Indonesia, including for those who have no television or radio.  The conference and seminar that can give the understanding for people about the danger of those disease are needed and important to be done too.
7.       Ensure Environment Sustainable
There are many crimes related with the environment sustainability, especially if we see from the tourism point of view. The government policy about ecotourism movement should be realized and giving a strict rule or punishment are needed to be done.
8.       A Global Partnership for Development
Young generation is a leader for the future. The mutual understanding for people should be planted for every young generation. Giving a chance to get the education from outside the country is needed in order to be implemented in this country (positive values) especially about the art of partnership. So they have many experiences dealing or lobbying for a good thing among people around the globe.

Wednesday, September 22, 2010

Pemberdayaan Penyandang Cacat

                                          Pak Sidik (http://www.kickandy.com/)

Oleh Mansyur Faqih Bagi penyandang cacat,  apa yang mereka lakukan tidak sekadar bekerja, namun juga sebagai upaya untuk diakui bahwa mereka juga dapat bekerja layaknya orang normal.  Dalam undang-undang, negara telah mengatur mengenai hak penyandang cacat untuk dapat bekerja. Seperti temuat pada UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Khususnya pada penjelasan pasal 5 dan pasal 28.  Pasal 28 misalnya, menyatakan bahwa pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan pada perusahaannya untuk setiap 100 seratus orang pekerja pada perusahaanya.Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 jo penjelasan pasal 14 UU No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU Penyandang Cacat). Di situ dijelaskan bahwa perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat. Yaitu  dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Jumlahnya pun disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pun menyepakati penanganan masalah penyandang cacat dalam millennium development goals (MDG's) harus dilakukan secara inklusif. Artinya tidak memisahkan penanganan pembangunan untuk para penyandang cacat dari penanganan pembangunan untuk penduduk lainnya.PBB juga menyerukan agar masyarakat internasional segera mengambil langkah-langkah penting untuk memasukkan penanganan masalah penyandang cacat dalam seluruh proses MDG's. Termasuk dalam perencanaan program, eksekusi langkah-langkah yang diambil maupun dalam evaluasi keberhasilan pembangunan millennium.  Hanya saja, pada pelaksanaannya tidak semua perusahaan menjalankan peraturan tersebut. Masih banyak penyandang cacat yang masih dipandang sebelah mata dan dianggap tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk bekerja. Alhasil, banyak penderita cacat yang tidak dapat bekerja dan terpaksa mengandalkan orang lain untuk bertahan hidup.  Namun, ada beberapa perusahaan yang justru memiliki perhatian terhadap pemberdayaan para penyandang cacat. Seperti dilakukan Bank Permata yang bekerja sama dengan Yayasan Mitra Netra (YMN) untuk memberikan kesempatan... (Republika).


SUKSES BERSAMA PENYANDANG CACAT

Indra Harsaputra
Surabaya

Penyandang cacat yang selama ini sering diabaikan kemampuannya oleh dunia usaha, justru telah menghantarkan keberhasilan Tatik Winarti (38), pengusaha handicraft di Surabaya mengekspor produknya ke mancanegara dan menerima penghargaan dari dunia internasional.

Pudjiono (22), penyandang cacat asal Kecamatan Sukolilo Pati Jawa Tengah tengah sibuk menjahit tas dari kain perca di rumah produksi Tiara Handicraft milik Tatik Winarti di Jl Sidosermo Indah II No.5, Surabaya.



Meskipun kedua kaki dan kedua tangan Pudjiono lumpuh sejak kecil, namun hasil karya pria yang lulusan Rehabilitation Center Solo dan bergabung bersama 45 penyandang cacat lainnya di Tiara Handicratf sejak tiga bulan lalu tidak kalah dengan orang normal lainnya. Padahal ketika pertama kali bekerja, ia tidak mempunyai keahlian yang memadai.

Selepas dari rehabilitasi Pudjiono mencoba melamar pekerjaan di tempat lain, namun semua lamarannya ditolak. Namun ia tidak putus asa. Setelah menghubungi Tatik via telepon, ia pergi ke Surabaya naik bus dari Solo tanpa seorang pengantar yang menemaninya.

Tatik pun memberikan training khusus cara menjahit dengan mesin jahit dan memberinya tempat tinggal di rumahnya. Tatik pun menyisihkan uang dari pendapatannya untuk diberikan kepada Pudjiono sebagai upah meskipun ia belum mampu berproduksi seperti karyawan lainnya.

Bagi usahawan cara Tatik mungkin dianggap konyol. Memperkerjakan penyandang cacat yang sulit diukur tingkat produktifitasnya justru akan menambah beban produksi.

"Saya tidak ingin agar orang yang membeli produk saya itu kasihan dengan pekerja yang semuanya penyandang cacat, " katanya kepada The Jakarta Post.

"Siapa yang bilang kalau mereka tidak produktif ? Mereka mampu asalkan diberikan kesempatan yang sama seperti orang normal lainnya. Dengan kesabaran dan ketelatenan pengusaha, mereka bisa menghasilkan karya yang luar biasa, " lanjutnya.

Apa yang dikerjakan Tatik membina Pudjiono bersama dengan puluhan penyandang cacat itu membuatnya mendapatkan penghargaan The Global Microintrepreneur Award dalam pencanangan International Year Of Microcredit 2004 itu diterimanya di Markas PBB, New York, pada 18 November 2004 lalu.

Penghargaan itu diberikan atas usahanya menjalankan Social Bussiness Entrepreneurship (SBE) yang dipandang memberikan terobosan bagi pengentasan kemiskinan bagi penyandang cacat yang selama ini sulit mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Para penyandang cacat diberikan pelatihan kemudian penyandang cacat itu diberikan kesempatan untuk berkarya di bidang usaha yang digelutinya. Penyandang cacat yang dianggap mampu berkarya sendiri secara mandiri diberikan kesempatan untuk membuka usaha sejenis di tempat lain. Sampai saat ini ia berhasil melahirkan puluhan usaha mandiri dari penyandang cacat.

"Selama berada di markas PBB saya benar-benar mendapat perlakuan istimewa. Saya duduk sejajar dengan Nane Annan, istri Sekjen PBB Koffi Annan, Putri Belgia Mathilda serta para pejabat UNDP," katanya Tatik.

SBE sendiri pernah dipopulerkan oleh Muhammad Yunus, seorang ekonom lulusan Vanderbilt University dan dosen di Chittagong University Bangladesh peraih Nobel Perdamaian tahun 2006 melalui program Grameen Bank kredit tanpa syarat kepada 2 juta penduduk miskin dengan total pinjaman sebesar lebih dari US$ 2 milyar.


Nama Tatik pun semakin melambung setelah berbagai penghargaan diraihnya antara lain Penghargaan sebagai Prestasi Terbaik bagi Wiraswasta Kecil dan Menengah oleh State Power Co 2004, Model Teladan Masyarakat Sosial 2005, Wanita Paling Terkemuka 2005 versi Plaza Semanggi, Woman of The Year ANTV Televisi Nasional 2005, penghargaan dari Presiden Republik Indonesia 2005, penghargaan Desain Tekstil oleh Menteri Perdagangan 2005, Prestasi Membela Kaum Tuna Daksa oleh Menteri Sosial dan Konfrensi TunaDaksa 2005 dan beberapa penghargaan lainnya.

Selain penghargaan, ia pun diundang oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Negara Amerika Serikat( Bureau of Educational and Cultural Affairs) untuk program International Visitor Leadership—tepatnya Women And Entrepreneurship a Project for Indonesia pada tahun 2007.

Melalui program tesebut, Titik banyak belajar sesuatu yang sebelumnya belum pernah ia dapatkan. Disana ia banyak belajar tentang bisnis manajemen, strategi marketing dan distribusi, market global dan kompetisi internasional, praktek bisnis dan aktivitas lokal AS, hukum ekonomi dan ekspor dan impor internasional, dan tanggung jawab sosial bagi pengusaha.

Kesuksesan tidaklah datang dengan tiba-tiba.

Lima belas tahun yang lalu, Tatik Winarti yang hanya lulusan SMA Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Surabaya tahun 1988 hanyalah seorang ibu rumah tangga yang menggantungkan nasibnya dari penghasilan suaminya, Yudha Dharmawan (41) yang bekerja di perusahaan perkayuan CV Sekar Jati Surabaya dengan penghasilan Rp 600 ribu per bulannya.

Saat itu kehidupannya sangat minim. Satu-satunya aset yang ia miliki hanyalah sebuah mesin jahit seharga Rp 250 ribu. Saat ini mesin pertamanya tidak bisa digunakan lagi dan ditawar pedagang barang bekas seharga Rp 10 ribu.

Rumah tinggal sekaligus rumah produksi yang ia tempati hingga saat ini masih berstatus rumah milik keluarga. Tatik juga tidak memiliki tabungan, passive income dan asuransi padahal ia harus membayar pajak, biaya sekolah ketiga anaknya (sekarang jadi empat, satu baru berusia 16 bulan), dan pengeluaran kebutuhan lainnya.

Untuk mengisi waktu luangnya, Tatik membuat kerajinan tangan, seperti vas bunga, tempat lilin, sarung bantal, penutup kursi, tempat tisu, taplak, penutup Aqua, seprai, gorden, baju, hingga tas perempuan dengan dengan bahan-bahan sisa rumah tangga, seperti kain perca atau kain sisa, botol bekas kecap, tempat selai, kaleng, dan beberapa barang sisa lainnya.

Tanpa ia sadari, banyak kerabat dan tetangga sekitar rumahnya mengagumi hasil karyanya dari barang sisa tersebut. Ia pun berinisiatif membuka usaha kerajinan tangan di rumahnya.

Selanjutnya...  

http://indraharsaputra.blogspot.com



Monday, September 20, 2010

Sekjen PBB Membuka KTT MDGs


Internasional / Selasa, 21 September 2010 06:29 WIB
Metrotvnews.com, New York: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-Moon, Senin (20/9), membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Majelis Umum MDGs (sasaran pembangunan milenium). KTT itu akan berlangsung di Markas Besar PBB, New York, hingga Rabu.

KTT dihadiri oleh setidaknya kepala negara/pemerintahan 150 negara, termasuk Presiden AS Barack Obama, Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris David Cameron.

Selain itu turut hadir Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Israel Shimon Peres, PM Australia Julia Gillard, PM Malaysia Najib Razak, PM Thailand Abhisit Vejjajiva, Presiden Vietnam Nguyen Minh Triet, PM China Wen Jiabao dan PM Jepang Naoto Kan.

Dalam KTT Majelis Umum organisasi dunia beranggotakan 192 negara itu, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Selama tiga hari, masing-masing pemimpin dunia secara bergiliran mendapat kesempatan menyampaikan pernyataan menyangkut delapan sasaran pembangunan yang harus dicapai dunia pada 2015 mendatang.

MDGs merupakan kesepakatan dunia untuk menanggulangi atau mengurangi kemiskinan, kelaparan, kematian ibu dan anak, penyakit, buta aksara, diskriminasi perempuan, penurunan kualitas lingkungan hidup serta kurangnya kerjasama dunia bagi pembangunan.

Masih bertempat di Markas Besar PBB, New York, KTT Majelis Umum MDGs itu akan diikuti dengan Sidang ke-65 Majelis Umum PBB pada 23-25 September dan 27-30 September.

Dalam rangkaian sidang tersebut, para pemimpin dunia biasanya menyampaikan pidato mereka dengan menyentuh isu-isu yang beragam, antara lain politik, keamanan, perdagangan dunia, perubahan iklim, peperangan, terorisme, dan kejahatan internasional.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, kota New York selama rangkaian Sidang Majelis Umum diperkirakan akan diwarnai dengan pernyataan-pernyatan panas yang terutama dikeluarkan oleh Presiden Ahmadinejad.

Ahmadinejad, yang setiap kali berkunjung ke New York selalu menjadi sasaran kritik karena pernyataan-pernyataan pedasnya tentang Amerika Serikat dan Israel, telah tiba di New York pada Minggu (19/9).

Presiden Obama dan Presiden Ahmadinejad dijadwalkan berpidato pada hari yang sama di Sidang Majelis Umum PBB, yaitu pada Kamis (23/9).

Di KTT MDGs, mereka masing-masing akan menyampaikan pernyataan pada Selasa dan Rabu.

Adapun Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, mendapat kesempatan menyampaikan pidato di KTT MDGs pada Senin dan di SMU-PBB pada Selasa pekan depan (28/9).(Ant/RAS)


Friday, September 17, 2010

Workshop MDGs


Jumat, 17 September 2010

Coordinator of Parliamentery Group on Millenium Development Goals (MDGs) DPD Elnino M Husein (kanan) berbicara bersama Deputy of MDGs untuk Indonesia Diah Saminarsih (tengah), dan United Nation Millenium Campaign Indonesia Wilson Siahaan dalam Workshop dan Studi Banding bertajuk ‘Government dan Parliamentary Synergy Progress Toward For Accelerating to Achieve MDGs by 2015 di Jakarta, Kamis (16/9).

Workshop diikuti anggota parlemen dari berbagai daerah, mahasiswa, serta perwakilan dari beberapa negara.





www.koran-jakarta.com

Workshop and Comparative Study : Government and Parliamentary Sinergy in Achieving MDGs by 2015, Asia-Pasific


Transkrip pidato pembuka "Workshop and Comparative Study : Government and Parliamentary Sinergy in Achieving MDGs by 2015, Asia-Pasific".
Oleh Elnino M. Husein Mohi, Koordinator Parliamentary's Group on MDGs DPD-RI.
JW Marriot, Jakarta, 16-19 September 2010.



Bismillahirrahmaanirrahiim
Assalamu’alaikum. Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swasti Astu,

Yang kami hormati, ibu Diah Saminarsih, Deputy of Special Envoy on MDGs of the President of Indonesia.

Yang kami hormati, bapak Wilson T.P. Siahaan dari United Nation Millennium Campaign (UNMC) Indonesia.

Yang kami hormati, ibu-bapak para wakil gubernur, bupati, walikota dan utusan DPRD se-Indonesia yang sempat hadir hari ini.

Distinguished speakers, members of parliaments, delegates and participants from Asia and the Pacific Countries. I welcome you all in Jakarta, one of the most populous cities in the world. I hope you can enjoy this city, the people, and also the traffic jam, off course—our government is trying to overcome the problem. Please let me deliver this speech in the language of this country; bahasa Indonesia. The organizer of this event will provide my speech on papers in English for you.

Para sponsor, pembicara, moderator, panitia,
Ibu bapak peserta yang kami muliakan, ladies and gentlemen

Marilah kita sama-sama haturkan rasa syukur kita kepada Tuhan YME yang telah menganugerahkan ruang dan waktu sehingga kita dapat berkumpul bersama hari ini. Dan bagi ummat Muslim, kita ucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan bathin.

Saudara-saudara,
Indonesia sekarang ini adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India dan USA. Dengan jumlah penduduk 238 juta jiwa, Indonesia adalah sebuah pasar yang besar, yang juga bisa dibaca sebagai potensi tenaga kerja yang besar, tetapi bisa juga dimaknai sebagai potensi beban yang berat.

Walaupun Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, baik di darat, di laut, maupun di bawah tanah, hari ini masih ada 31 juta jiwa atau 14,15 persen orang Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Bila standar kemiskinan dinaikkan, misalnya dari pendapatan 1 dolar per hari menjadi 2 dolar per hari, maka jumlah orang miskin di Indonesia akan sangat besar, bisa lebih dari dua kali lipat.

Sebagaimana yang terjadi di berbagai belahan dunia, kemiskinan di Indonesia menciptakan hambatan yang kuat terhadap usaha meningkatkan kualitas pendidikan manusia yang hidup di dalamnya. Tanpa ekonomi yang kuat, tanpa pendidikan yang memadai, berbagai aspek kehidupan yang lain, termasuk kesehatan dan lingkungan hidup, juga terhambat.

Dalam pertemuan Special Ministerial for MDGs Review in Asia and the Pasific awal Agustus lalu, Wakil Presiden Boediono menyatakan,  target Millenium Development Goals (MDGs) yang sudah dicapai oleh Indonesia  adalah memotong setengah proporsi penduduk yang hidup di bawah US$ 1 per hari, serta meningkatkan deteksi dan penyembuhan TBC. Dengan kata lain, negara ini membutuhkan energi dan usaha yang lebih besar lagi untuk pencapaian poin-poin MDGs lainnya lima tahun yang akan datang.

Di sisi lain, semangat untuk pencapaian MDGs 2015 cukup tinggi sekarang ini, baik di parlemen maupun di organisasi non-parlemen. Keadaan yang cukup menggembirakan dibandingkan dengan lima tahun lalu. Khusus di parlemen, pada Februari 2010 yang lalu dibentuk Panitia Kerja MDGs di DPR-RI. Sementara di DPD-RI, 18 Juli yang lalu dibentuk Parliamentary’s Group on MDGs, semacam kaukus anggota DPD yang concern dengan pencapaian delapan poin MDGs.

Hadirin yang kami hormati,
Kami di PG-MDGs DPD RI menyadari sepenuhnya bahwa group kami di parlemen masih sangat baru, masih perlu banyak belajar dari parlemen di berbagai negara lain maupun parlemen di tingkat lokal Indonesia yang telah berhasil menjalankan program-program keparlemenan khususnya terhadap pencapaian MDGs. Oleh karena itu, Workshop dan Comparative Study ini adalah penting untuk kami support dan kami ikuti bersama-sama dengan peserta lainnya.

Memang, perbedaan sistem parlemen yang diberlakukan di negara yang berbeda juga harus dipertimbangkan, tetapi pada prinsipnya peran parlemen dalam memperjuangkan amanat rakyat adalah sama. Karenanya kami berharap, setelah workshop ini kami dan para staf kami memperoleh pengetahuan baru, baik dari luar negeri maupun dari praktek parlemen daerah yang ada di dalam negeri, yang kemudian dapat kami adopsi dengan sedikit modifikasi sesuai kewenangan yang ada di DPD-RI.

Hadirin yang kami hormati,
Sistem politik di Indonesia di tingkat nasional membagi parlemen dalam dua kamar. Kamar pertama adalah DPR dan kamar kedua adalah DPD. Ada juga MPR yang merupakan forum bersama DPR-DPD untuk pengambilan keputusan-keputusan tertentu.

Perbedaan antara DPR dan DPD secara signifikan ada beberapa; DPR adalah perwakilan rakyat melalui partai politik, sedangkan DPD tidak melalui partai politik. Dalam pemilu, seluruh rakyat Indonesia memilih 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD—dalam hal ini, masing-masing dari 33 provinsi di Indonesia diwakili oleh 4 anggota DPD, sedangkan jumlah anggota DPR ditentukan berdasarkan populasi penduduk—sebagai contoh provinsi Jawa Barat diwakili oleh 92 anggota DPR dan 4 anggota DPD. Kewenangan DPR mencakup legislasi, monitoring dan budgeting, sedangkan kewenangan DPD hanya pada legislasi dan monitoring. DPR sampai pada tahap memutuskan Undang-Undang, sedangkan DPD hanya sampai pada memberi usulan atau pertimbangan kepada DPR.

Dengan kewenangan parlementernya yang masih terbatas seperti itu, kami para anggota DPD tetap berusaha dengan segala kreatifitas untuk memberikan pengabdian terbaik kepada rakyat Indonesia dengan berfokus ke isu-isu yang berkaitan dengan kesejahteraan di daerah, kesenjangan antara pusat dan daerah, serta kesenjangan antar daerah, terutama antara desa dengan kota.

Dalam konteks pencapaian MDGs, PGMDGs DPD RI berusaha lebih berkonsentrasi untuk memperkuat pengetahuan berbagai kalangan di level daerah mengenai pentingnya MDGs. Apalagi, dalam sistem otonomi daerah di Indonesia, penguatan di tingkat lokal lebih efektif. Artinya, di negara ini pencapaian MDGs secara nasional sangat tergantung pada seberapa besar perhatian daerah terhadap MDGs itu.

Persoalan yang sedang dihadapi sekarang adalah masih banyaknya pimpinan dan aparat pemerintah daerah dan DPRD yang belum memahami MDGs dengan baik. Dari 33 provinsi dan 495 kabupaten/kota yang ada, baru beberapa yang telah menjadikan MDGs sebagai indikator pembangunan, diantaranya Karanganyar, Kutai Timur, Papua, NTT dan Jogyakarta, mungkin juga Sumatera Utara, dan beberapa daerah lain.

Untuk itu, kedepan, PG-MDGs DPD RI akan berusaha bekerjasama dengan parlemen daerah agar indikator-indikator MDGs dapat dipakai secara resmi menjadi salah satu alat ukur resmi keberhasilan pemerintahan lokal. Di DPD sendiri, dalam perancangan UU Pemilukada, kami berusaha untuk menggolkan klausul bahwa kepala daerah dapat mencalonkan diri lagi untuk kedua kali hanya jika pemerintahannya mampu meningkatkan pencapaian indikator-indikator MDGs dalam prosentase tertentu.

Artinya, jika kepemimpinannya tidak berhasil mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan dasar, meningkatkan derajat kesehatan rakyat dan memperbaiki lingkungan, maka kepala daerah yang bersangkutan seharusnya tidak dibenarkan untuk kembali mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Mudah-mudahan klausul ini bisa masuk dari DPD ke DPR dan dicantumkan dalam undang-undang.

Hadirin yang kami hormati,
Kami berharap Workshop ini menjadikan kita--yang berasal dari berbagai negara--saling memahami dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk pencapaian MDGs selambat-lambatnya di tahun 2015. Kami berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama membuat workshop ini terwujud. Terimakasih kepada seluruh sponsor, pembicara, para moderator, panitia serta seluruh peserta.

To all speakers and participants from foreign countries, I wish you all the best and don’t forget to enjoy your time in Indonesia.

Let us all Stand Up and Take Action for the MDGs.

Thank you

Wabillahittaufik walhidayah,
Wassalamu’alaikum.wr.wb,
Shaloom,
Om Santi-Santi-Santi Om

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Affiliate Network Reviews