Kompasiana - World Vision Blog Competition!

 

Masih ingat dengan Malala Yousafzai, blogger cilik yang terancam jiwanya karena menyuarakan pendapatnya, atau Beteguh, anak rimba yang menjadi pengajar bagi teman-teman sebayanya? Mereka adalah anak-anak yang memberi inspirasi bagi lingkungan di sekitarnya dan mungkin masih banyak Malala atau Beteguh lainnya di sekitar kita. Mungkin saja suara mereka selama ini belum didengar atau belum muncul karena kerap diabaikan.
World Vision Indonesia dan Kompasiana percaya bahwa setiap anak berpotensi menjadi agen perubahan selama mereka mendapat kesempatan bersuara dan menyampaikan aspirasinya. Pemenuhan hak partisipasi anak penting untuk memfasilitasi mereka sebagai agen perubahan yang kelak menggantikan posisi kita untuk melanjutkan cita-cita negeri agar menjadi lebih baik lagi.
Didasari semangat tersebut, sekaligus dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh setiap tanggal 23 Juli 2013, Kompasiana bekerja sama dengan World Vision Indonesia, mengadakan sebuah kompetisi blog dengan tema “Anak sebagai Agen Perubahan”. Melalui kompetisi ini, Anda dapat menulis reportase maupun ulasan Anda seputar peran anak sebagai agen perubahan.
Lombanya sendiri akan berlangsung selama 1-15 Juli 2013. Cerita Anda tentunya harus ditayangkan di Kompasiana. Jangan lupa untuk cantumkan tag “worldvision” di setiap tulisan yang Anda lombakan. Raih tiga buah gadget idaman untuk ketiga pemenang terbaik.
Galeri Suara Indonesia
Masih dalam rangka Hari Anak Nasional, World Vision Indonesia menggelar sebuah acara yang bernama “Galeri SUARA  Indonesia”. Acara yang diselenggarakan di West Mall Grand Indonesia Lt.5, 29-30 Juni 2013 ini terbuka untuk umum, tanpa dipungut biaya alias GRATIS.
Sepertinya Anda harus datang ke cara ini untuk menambah referensi tulisan lomba Anda mengenai anak sebagai agen perubahan. Di sana akan ada ratusan anak-anak binaan World Vision dari seluruh indonesia. Mereka akan berkumpul, belajar, dan unjuk karya mereka yang termuat dalam bentuk karya foto, tulisan, dan video.
Di sini, teman-teman juga bisa mengikuti workshop citizen journalism & foto bersama Kompasiana, kepenulisan bersama KOMPAS Muda dan pembuatan video oleh Eagle Institute. Turut meramaikan pula Linda Gumelar (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Basuki Tjahja Purnama alias Ahook (Wakil Gubernur DKI Jakarta), Di Atas Rata-rata, dan Saykoji.
Jadi, sudah punya rencana akhir pekan ini? Jika belum, datang saja ke “Galeri Suara Anak Indonesia”. Raih inspirasi menulis di sana dan tuangkan karyamu dalam blog Kompasiana-World Vision Blog Competition! (ANN)

SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA

• Karya tulis berbentuk artikel dengan tema “Anak Sebagai Agen Perubahan”


• Artikel yang dilombakan merupakan karya orisinil, bukan saduran, dan terjemahan.


• Artikel lomba merupakan artikel baru, tidak sedang diikutkan dalam perlombaan di tempat lain, ataupun pernah diikutsertakan dalam lomba sejenisnya.


• Artikel lomba bersifat reportase, opini, dan bukan karya fiksi.


• Artikel lomba memakai Bahasa Indonesia.


• Semua artikel yang diikutsertakan harus ditayangkan di Kompasiana dengan menyantumkan tag “worldvision” (tanpa tanda petik).


• Setiap peserta dapat mengirimkan lebih dari satu artikel.

PERIODE LOMBA

• Periode lomba berlangsung dari 1-15 Juli 2013.

PEMENANG LOMBA

• Pemenang lomba akan diumumkan pada 26 Juli 2013 di Kompasiana


• Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat


• Hadiah lomba:
  Juara 1 : Tablet 10 inch Samsung Galaxy Tab 2 10.1 16 Gb
  Juara 2 : Tablet 7 inch, Asus Fonepad
  Juara 3 : Handycam, Samsung HiDef Camcorder

http://blog.kompasiana.com/2013/06/24/yuk-ikutan-kompasiana-world-vision-blog-competition-567922.html

Read more »

Inilah 8 Perusahaan Asing Pelaku Pembakaran Lahan di Riau dan Jambi

JAKARTA, Berita HUKUM - 2 Negara tetangga, Malaysia dan Singapura, mengeluhkan asap tebal yang 'diekspor' Indonesia dari kebakaran hutan di Riau. Indonesia pun dipersalahkan. Namun diduga, perusahaan asing asal Malaysia yang beroperasi di tanah Riau juga turut bertanggung jawab atas kebakaran hutan ini.

Sebanyak 8 perusahaan asal Malaysia diduga kuat terlibat dalam pembakaran lahan yang menyebabkan kebakaran besar di Riau ini. Kedelapan perusahaan itu mengelola perkebunan kelapa sawit di Riau. Mereka yakni, PT Langgam Inti Hiberida, PT Bumi Rakksa Sejati, PT Tunggal Mitra Plantation, PT Udaya Loh Dinawi. Kemudian PT Adei Plantation, PT Jatim Jaya Perkasa, PT Multi Gambut Industri, dan PT Mustika Agro Lestari.

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya pun angkat bicara. Dia meminta ketegasan pemerintah Malaysia dalam menindak 8 perusahaan itu jika nantinya mereka terbukti bersalah dalam pembakaran lahan ini.

"Kita melakukan tindakan sesuai dengan hukum kita, dan saya minta mereka (Malaysia) juga melakukan hal yang sama," tegas Balthasar di Pekanbaru, Riau, Minggu (23/6).

Dia pun mengancam akan membeberkan nama kedelapan perusahaan Malaysia itu dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara angota ASEAN. Pertemuan itu dijadwalkan terselenggaran pada 25 Juni mendatang.

"Saya akan menyampaikan nama-nama perusahaan itu ke Menteri Lingkungan Hidup Malaysia," tegas Baltahasar.

Dia menyatakan, pihaknya akan menindak tegas dan tak pandang bulu dalam menangani kasus ini, sekalipun perusahaan itu berasal dari negara lain. "Hukum Indonesia berlaku," ucap Balthasar.

Dalam penanganan kasus pembakaran lahan ini, Balthasar menuturkan, pihaknya akan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dia menyatakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan akan dikenakan sanksi pidana. 

Sementara, sebelumnya Badan Nasional Penangulangan Bencana (BNPB) mencatat titik api pada 18 Juni lalu di Riau sebanyak 148 titik, 26 titik di Jambi, 22 titik di Kalimantan Barat, enam titik di Sumatera Selatan, dan lima titik di Sumatera Barat. BNPB juga mengklaim dari 850 hektare lahan gambut yang terbakar sudah 650 hektare sudah dipadamkan. Beberapa waktu lalu berkurang menjadi 21 lokasi di Sumatera. Dari jumlah tersebut, 13 titik berada di Riau.

Rekor baru asap itu tercatat pada pukul 11:00 waktu setempat (atau 10:00 WIB) setelah terjadi peningkatan pesat pada Indeks Standar Polutan (Pollutant Standards Index/PSI), yang mengukur krisis kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia.

Para pejabat Indonesia dan Singapura telah mengadakan pembicaraan darurat mengenai cara memadamkan api di lahan-lahan pertanian dan perkebunan di Pulau Sumatera.

Berdasarkan sejumlah pedoman yang diterbitkan Pemerintah Singapura, level PSI di atas 400 selama 24 jam "mungkin mengancam nyawa orang-orang sakit dan orang lanjut usia".

Dokter umum Philip Koh mengatakan, ia menyaksikan lonjakan sekitar 20% pasien dalam konsultasi pekan lalu dan memperkirakan bahwa sekitar 80% dari semua pasien itu menderita penyakit yang berhubungan dengan kabut asap.

"Pasien saya mengatakan mereka khawatir tentang berapa lama ini akan berakhir dan berapa tinggi level yang akan terjadi. Sekarang ini sudah mencapai ketinggian 400, seberapa tinggi lagi itu akan terjadi?" katanya kepada AFP.

Koh juga mengatakan bahwa banyak pasien yang kembali ke kliniknya untuk membeli masker karena pasokan di pengecer habis. "Persediaan kami di sini juga habis," katanya, seperti dikutip surabayapost.com.

Jika indeks PSI di level 400 berlangsung selama 24 jam, pemerintah menyarankan semua anak, orangtua, dan orang yang menderita sakit untuk tinggal di dalam rumah, tutup semua jendela dan menghindari aktivitas fisik sebanyak mungkin.

Terpisah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyatakan, sekitar 300 titik api yang terjadi di Riau berasal dari wilayah konsesi Hutan Tanaman Industri dan perkebunan yang dikuasai industri. "Ini menunjukkan perusahaan pemegang hak pengelolaan wilayah hutan dan perkebunan masih jauh dari sikap bertanggung jawab," kata aktivis WALHI Zenzi Suhadi dalam rilisnya.

Selama satu dekade terakhir, kata Zenzi, kebakaran hutan yang rutin terjadi dipengaruhi dengan adanya unsur kesengajaan pelaku usaha perkebunan skala besar dalam pembukaan lahan. "Industri bubur kertas juga banyak yang lalai menjalankan tata kelola produksi dan lingkungan," ujarnya. Hal ini, menurutnya, disebabkan lemahnya regulasi dan masih terlalu mudahnya pemberian izin penguasaan wilayah hutan dan perkebunan dari pemerintah kepada perusahaan.

Selain kelalaian perusahaan, Ia memaparkan, sejak rezim Hak Pengelolaan Hutan dimulai hingga bergeser ke sektor perkebunan, hutan tanaman industri, dan tambang, wilayah hutan hujan tropis di Indonesia memang telah terdegradasi menjadi lahan kritis dan hutan sekunder. "Vegetasi hutan yang berubah menjadi lahan sekunder dan kritis didominasi tumbuhan perintis dan semak yang padat sehingga semakin meningkatkan resiko kebakaran," ujarnya.

Sedangkan Direktur Eksekutif WALHI Musri Nauli mengungkapkan, bahwa sejumlah kebakaran hutan di luar wilayah konsesi merupakan operandi pihak tertentu yang menginginkan lahan menjadi kritis. "Jika lahan berubah jadi kritis, pengeluaran izin pelepasan kawasan hutan menjadi wilayah konsesi bisa lebih cepat," katanya.

WALHI menuntut pemerintah bersikap tegas dengan menerapkan Undang-Undang Perkebunan dan Undang-Undang Kehutanan untuk menindak tegas para pengusaha yang dalam operasional perusahaannya merusak lingkungan.

Organisasi pemerhati lingkungan hidup ini menganggap, jika kedua undang-undang ini diberlakukan maka pengeluaran izin terhadap perusahaan yang mau mengelola wilayah hutan bisa semakin diperketat. Cek Ribut Kabut Asap di sini.(dbs/bhc/opn)

Read more »

Ayo Ikut! Ada Blog Competition Pendidikan & Lingkungan

Ada dua lomba blog yang menarik nih, walaupun masih ada waktu setidaknya blogger tidak melewatkan kesempatan. Yang pertama blog competition dengen topik “Sekolah Dambaanku” yang akan berakhir 25 Juni ini dan yang kedua ada blog competition bertemakan lingkungan, selain lomba blog juga ada lomba foto. Ini dia keterangan di posternya:

Sumber: http://www.acehblogger.or.id/2013/06/ayo-ikut-ada-blog-competition-pendidikan-lingkungan/

Read more »

Mengerikan, Korupsi Kehutanan Capai Rp 273 Triliun

JAKARTA, Berita HUKUM - Korupsi kehutanan oleh praktik industri tambang, kebun, dan hutan diperkirakan mencapai Rp 273 triliun. Wilmar Tumpak Hutabarat mewakili Koalisi Anti-Mafia Hutan, di Jakarta, Kamis (13/6), mengatakan, korupsi pada sektor sumber daya alam makin mengerikan.

"Upaya perlawanan terhadap kejahatan ini yang dilakukan oleh penegak hukum dan pemerintah beserta jajarannya masih dinilai belum maksimal. Faktanya, para mafia sumber daya alam masih merajalela," ujar Hutabarat.

Evaluasi terhadap kerugian negara pada sumber daya alam di tiga sektor, yaitu kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, menunjukkan angka yang sangat fantastis. Catatan Kementerian Kehutanan pada Agustus 2011 menyebutkan, potensi kerugian negara akibat izin pelepasan kawasan hutan di tujuh provinsi di Indonesia diprediksi merugikan negara hampir Rp 273 triliun. Hutabarat menerangkan, kerugian negara tersebut timbul akibat pembukaan 727 unit perkebunan dan 1.722 unit pertambangan yang dinilai bermasalah.

Dia menambahkan, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan yang terbesar, yaitu Rp 158 triliun. Lebih besar dibandingkan dengan provinsi lainnya, seperti Kalimantan Timur yang nilainya diduga mencapai Rp 31,5 triliun, Kalimantan Barat sebesar Rp 47,5 triliun, dan Kalimantan Selatan mencapai Rp 9,6 triliun.

Sementara berdasarkan catatan KPK, kata Hutabarat, hanya dari temuan di empat provinsi di Kalimantan, yaitu Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim, dugaan kerugian negara akibat tidak segera ditertibkannya penambangan tanpa izin pinjam pakai di dalam kawasan hutan sejauh ini telah terhitung sekurang-kurangnya Rp 15,9 triliun per tahun dari potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Angka tersebut di luar kompensasi lahan yang tidak diserahkan, biaya reklamasi yang tidak disetorkan, dan denda kerusakan kawasan hutan konservasi sebesar Rp 255 miliar.

Seperti dikutip kompas.com, Data terbaru adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan ada 15 temuan yang dilakukan 22 perusahaan di empat provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Riau, Maluku Utara, dan Papua Barat, di mana menambang dan mengeksplorasi sampai mengeksploitasi di kawasan hutan tanpa izin dan tidak ada izin pinjam pakai kawasan hutan. Total nilai kerugian negara dalam penyimpangan tersebut sekitar Rp 100 miliar. BPK sendiri telah menyerahkan hasil audit BPK kepada KPK di Gedung KPK, Jakarta, Jumat lalu.(kmp/bhc/opn)

Read more »

Proyek REDD+ Terbesar di Dunia Akhirnya Disetujui di Kalimantan

KALIMANTAN TENGAH, Berita HUKUM - Proyek REDD+ terbesar di dunia bernama Rimba Raya akhirnya disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sudah terverifikasi dibawah Verified Carbon Standard (VCS), sebuah lembaga terkemuka yang melakukan sertifikasi karbon kredit.

Proyek Karbon hutan seluas 64.000 hektar di Kalimantan Tengah ini diharapkan bisa menekan emisi karbon sebesar 119 juta ton selama 30 tahun mendatang. Upaya menekan emisi karbon ini dilakukan salah satunya dengan menghindari pengeringan lahan gambut yang mengandung simpanan karbon dan pembabatan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Menurut auditor yang melakukan verifikasi perhitungan karbon dalam proyek ini, SCS Global Services, Rimba Raya telah menekan emisi karbon sebanyak 2,1 juta ton karbon antara 1 Juli 2009 hingga 30 Juni 2010, dan hasil ini adalah merupakan angka reduksi karbon terbesar yang dicatat oleh Verified Carbon Units.

“Proyek Rimba Raya ini telah melewati proses penilaian yang panjang dan kompleks,” ungkap Dr. Robert J.Hrubes, Wakil Presiden Eksekutif dari SCS dalam rilis media mereka. “Skala proyek ini memperlihatkan sebuah nilai pasar yang kuat dalam upaya penyelamatan hutan.”

Verifikasi terhadap proyek Rimba Raya akhirnya muncul setelah Kementerian Kehutanan menandatangani proyek ini. Ketiadaan persetujuan dari pemerintah telah menyebabkan proyek ini sempat limbung selama tiga tahun. Selama masa tersebut, wilayah konsesi konservasi PT Rimba Raya Conservation telah menyusut dari 90 ribu hektar menjadi 64 ribu hektar.

Kini dengan ditandatanganinya proyek ini, para pendukung REDD+ menyatakan bahwa upaya ini akan membantu menyelamatkan habitat orangutan yang semakin kritis, seperti yang dikutip dari mongabay.co.id, pada Jum'at (31/5).

“Rimba Raya akan menjadi salah satu proyek konservasi orangutan yang terpenting di dunia,” ungkap Birute Mary Galdikas dari Orangutan Foundation International, yang menjadi bagian dari proyek ini. “Hal ini semata-mata hanya upaya untuk menyelamatkan orangutan yang kian terancam.”

Dengan disetujuinya Proyek Rimba Raya, maka hal ini akan menjadi lampu hijau bagi proyek serupa di Indonesia. Sementara itu, di pasar internasional, para pendukung proyek ini seperti bisnis energi raksasa dari Rusia, Gazprom dan perusahaan asuransi Allianz, bisa menjual kredit karbon di pasar karbon dunia. Karbon kredit ini akan dijual kepada pihak pebisnis di dunia yang selama ini melepaskan karbon dalam jumlah besar ke udara sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan mereka, hal ini dinilai jauh lebih mudah dibanding harus mengikuti standar regulasi perubahan iklim dunia.(ajw/mgb/bhc/rby)

Read more »