Pemerintah Pandang Angka Kemiskinan sekadar Program

Hendri Saparini

JAKARTA: Pemerintah dinilai sangat mungkin me-recall target angka kemiskinan. Pasalnya, angka kemiskinan hanya sebatas peningkatan anggaran program dan belum menjadi kebijakan.

“Sangat mungkin pemerintah me-recall bahwa target angka kemiskinan itu bisa tercapai. Karena yang bisa menghitung angka kemiskinan itu hanya BPS (badan pusat statistik),” ujar ekonom Econit Hendri Saparini yang ditemui di Jakarta, Rabu (27/4).

Menurutnya penghitungan angka kemiskinan tidak akan bisa dilakukan siapapun kecuali BPS mau membuka data mentahnya. ” Tapi kan selama ini tidak begitu,” tukasnya.
Ia lantas mempertanyakan apakah orang yang ada di bawah garis kemiskinan itu bertambah atau tidak? “Itu mungkin atau sangat mungkin itu tidak,” kata wanita bergelar doktor bidang ekonomi tersebut.
“Karena kalau orang mendekati miskin itu logikanya 70 persen pengeluarannya adalah untuk makanan. Sementara makanan kemarin inflasinya mendekati 16 persen. Jadi daya beli mereka kan menurun, gitu kan? Jadi semestinya begitu,” lanjutnya.
Namun, ujar Hendri, angka kemiskinan tidak lebih dari sebuah potret. Dan gambaran kemiskinan tergantung dari sebelah mana parameter yang mau dipotret.
Ia berpendapat jika Pemerintah hanya melakukan program pengentasan kemiskinan. Padahal, lanjutnya, yang perlu dilakukan di Indonesia adalah kebijakan pengentasan kemiskinan.
“Kalau program itu hanya dihitung berapa sih anggaran yang sudah dialokasikan untuk program pengentasan kemiskinan, untuk raskin, untuk BOS, dan sebagainya. Jadi kalau anggaran sudah semakin besar seolah-olah program upaya pengentasan kemiskinannya itu meningkat. Tapi kebijakan pengentasan kemiskinan itu tidak dilakukan,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berpendapat jika pemerintah harus melakukan koreksi angka kemiskinan. Sebab, kenyataannya, program pengentasan kemiskinan tidak benar-benar mengurangi tingkat kemiskinan. (*/OL-2)


Media Indonesia