Tak Terjalin Komunikasi, KJK-PEMK Jakbar Bangkrut

Jakarta, HanTer – Kepala Seksi (Kasie) Koperasi Jakarta Barat, Ricardo Silaban mengatakan bila komunikasi berjalan baik antar sesama anggota koperasi dengan ketuanya, tentu permasalahan dalam koperasi bisa diselesaikan dan koperasi tidak mungkin bangkrut. Namun jika tidak ada komunikasi atau bahkan ketua koperasi sulit ditemui, maka koperasi yang sudah bermasalah jelas akan bangkrut.

“Ya gimana dengan komunikasi antar anggota dengan ketuanya? Rapat anggota koperasi jalan nggak? Semestinya komunikasi dan rapat koperasi bisa diadakan untuk menyelesaikan permasalahan koperasi,” ujar Ricardo kepada Harian Terbit di kantor Walikota Jakarta Barat, Jumat (5/9). 

Dijelaskan Ricardo bahwa belum lama ini pemerintah kota Jakarta Barat telah mengadakan pertemuan di hotel Mega Anggrek, guna menyelesaikan permasalahan koperasi.

“Pertemuan itu dihadiri Wakil Walikota M. Yuliadi, Kepala Dinas Koperasi DKI Jakarta dan Ketua-ketua Koperasi Jasa Keuangan (KJK) untuk membuka komunikasi agar masalah-masalah koperasi, seperti tunggakan diharapkan bisa berjalan lancar, tuntas, dilunasi,” ungkapnya.

Sebelumnya salah satu Ketua RT Tanjung Duren Utara yang tidak ingin disebutkan namanya melaporkan KJK Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK) di kelurahan Tanjung Duren Utara sudah lama tidak berjalan, sehingga warga sudah tidak bisa meminjam lagi, sementara tunggakan kurang lebih Rp150 juta tidak jelas pertanggung jawabannya.  

“Sudah hampir setahun ini setahu saya KJK tidak ada di Tanjung Duren Utara, padahal dana sudah digulirkan. Ini malah Kamarudin selaku Ketua KJK yang tidak bertanggung jawab malah maju sebagai anggota Lembaga Masyarakat Kota (LMK), kan malah makin nggak bener dia,” ujarnya di Tanjung Duren Utara, Jumat (5/9).

Menurutnya lagi, selain sulit ditemui warga, seharusnya sebagai Ketua KJK – PEMK harus menyelesaikan dulu permasalahan yang terjadi. Bukan malah membiarkan permasalahan KJK menjadi berlarut-larut.

“Dari dinas koperasi pemprov DKI Jakarta pun sudah tiga kali menyurati Kamarudin, karena dana bergulir yang disalurkan melalui koperasi yang dipimpinnya menunggak pengembalian angsuran pokok dana bergulir PEMK beserta hasilnya kepada unit pengelola dana bergulir PEMK sebesar Rp154 juta lebih. Dan ini sudah lama belum juga diselesaikan, surat teguran atau peringatan itu sejak bulan Februari 2014,” paparnya. 

Sementara itu ketika dikonfirmasi ke kantor kelurahan Tanjung Duren Utara, Lurah Dra. Hany Wahyuni selaku pimpinan tertinggi di Tanjung Duren Utara yang juga mengetahui permasalahan KJK PEMK ini malah tidak berada di tempat, dan ketika nomor handphonenya dihubungi juga tidak menjawab panggilan masuk.

(Daniel)